Pidie - Komando Distrik Militer (Kodim) 0102/Pidie menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Besar TNI, termasuk FKPPI, PPM, dan HIPAKAD, dengan tema "Merajut Harmoni Memperkuat Sinergi Guna Ciptakan NKRI Bermartabat". Acara ini berlangsung di Aula Salimuddin, Makodim 0102/Pidie, Jalan Prof A. Majid Ibrahim. Kamis (12/09/2024).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pgs. Pasiter Kodim 0102/Pidie, Kapten Czi M. Jufri, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua FKPPI Pidie dr. Rahmat, Ketua FKPPI Pidie Jaya Maimun Musa, Ketua PPM Pidie Buckhori S.E., dan Ketua PPM Pidie Jaya M. Nazar, serta anggota FKPPI dan PPM dari wilayah Pidie dan Pidie Jaya.
Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini, di antaranya Pgs. Danramil 04/Pidie Lettu Cba Andi Syahputra, Pgs. Danramil 21/Kota Sigli Lettu Inf Dian Susilo, dan Pgs. Danramil 23/Batee Lettu Inf Bustami. Materi yang disampaikan meliputi Sosialisasi Pokok-Pokok Kebijakan Kasad Bidang Teritorial 2024, pentingnya persatuan dalam membangun NKRI yang bermartabat, serta peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan di era globalisasi.
Kapten Czi M. Jufri, mewakili Dandim 0102/Pidie, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat sinergi dan silaturahmi antara Keluarga Besar TNI dan masyarakat. "Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, serta mendukung terciptanya NKRI yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, cinta tanah air, serta membentuk kader-kader pemimpin yang berjiwa Pancasilais dan nasionalis, khususnya dari kalangan PPM, FKPPI, dan HIPAKAD. Para kader ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung tugas pokok TNI AD dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Dengan adanya kegiatan ini, sinergi dan harmoni antara Keluarga Besar TNI dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menghadapi tantangan global, serta mendorong kemajuan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.